Ledakan yang Gegerkan Sidang Aman Abdurahman Karena Kecelakaan – News


Suara.com – Petugas Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan telah memulangkan dua pekerja bangunan usai diperiksa terkait bunyi ledakan yang sempat mengganggu sidang terdakwa teroris Aman Abdurrahman pada Jumat (25/5/2018).

Bunyi ledakan itu diketahui berasal dari sebuah tong berisi bahan kimia di Apartemen Syntesis yang memang berdekatan dengan lokasi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di Jalan Ampera Raya, Pasar Minggu, Jakarta Selatan tempat sidang digelar.

“Pemeriksaan hanya klarifikasi saja. (Dua pekerja) udah dipulangkan sore tadi,” kata Kasat Reskrim Polres Jaksel AKBP Stevanus Tamuntuan saat dikonfirmasi Suara.com.

Setelah terjadi ledakan, dua pekerja bangunan bernama Pondra dan Matarom sempat dibekuk aparat polisi. Keduanya pun langsung digelandang ke Polres Metro Jaksel untuk dimintai keterangan.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, polisi tak menemukan adanya unsur kelalaian terkait pengerjaan kontruksi di apartemen yang menimbulkan dentuman ledakan sebanyak dua kali.

“Enggak ada (unsur kelalaian),” katanya.

Stevanus menyampaikan, ledakan yang berasal dari tong berisi bahan kimia itu murni kecelakaan.

“Iya kecelakaan murni,” jelas Stevanus.

Sebelumnya, Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Indra Jafar memastikan bahwa suara ledakan yang sempat bikin heboh di sidang Aman Abdurrahman itu bukan berasal dari bom atau aksi teror. Menurutnya, ledakan itu berasal dari cairan kimia yang disimpan dalam sebuah tong.

“Bukan aksi teror, jadi tukang pekerja mau potong drum untuk dijadikan tempat sampah. Tapi drum itu masih ada cairan kimianya, karena mau dilas untuk dipotong akhirnya kena percikan api,” kata Indra di depan Gedung PN Jaksel.



Lawan Terorisme, Pesantren Perlu Kemas Narasi Damai Kekinian – News


Suara.com – Direktur Center for the Study of Religion dan Culture (CSRC) UIN Jakarta Irfan Abubakar memberikan masukan jika pesantren harus membangun kontra narasi terhadap ideologi pemahaman ekstremis. Sehingga memberikan pencerahan ke masyarakat perihal isu terorisme.

Pesantren juga perlu mengembangkan strategi alternatif untuk mempromosikan persatuan, perdamaian, dan toleransi. Sehingga ideologi teroris bisa terkubur dengan narasi toleransi tersebut.

Kontra narasi itu bertujuan melemahkan narasi ekstremis. Hanya saja, pesantren harus menguasai ideologi ekstremis terlebih dahulu agar berhasil.

“Kemudian pesantren harus melihat kelemahan legitimasi ayat dan hadist yang dipakai kaum ekstrimis. Dari segi keislamannya pesantren harus menguasai,” kata Irfan di Hotel Cemara, Gondangdia, Jakarta Pusat, Jumat (25/5/2018).

Irfan menambahkan pesantren harus mencari kelemahan narasi yang dibangun oleh kaum ekstremis agar orang yang memiliki kontra narasi tersebut. Kemudian baru dijelaskan alternatifnya seperti apa.

“Jelaskan ayat lain yang bicara tentang perdamaian dan toleransi. Bahwasanya Al Quran tidak menjelaskan konsep negara itu seperti apa. Prinsip keadilan dan kesejahteraan sesungguhnya bisa terlaksana,” jelasnya.

Irfan mengatakan kalangan pesantren memiliki ilmu untuk membangun kontra narasi tersebut. Tetapi Irfan menyebut kekurangan dari pesantren adalah cara pengemasan narasi itu.

“Karena para ekstrimis ini menggunakan narasi atau kekuatan retorika dan memaikan bahasa, lalu memainkan emosi orang untuk menerima narasi tersebut. Pesantren belum melakukan itu. Sekarang waktunya untuk melakukan strategi yang sama,” tandas Irfan.



Masalah Tunawisma di Australia Memburuk


Jumlah tunawisma di Australia naik dalam lima tahun terakhir.

REPUBLIKA.CO.ID, SYDNEY —  Jumlah tunawisma Australia bukannya mengalami penurunan, para pengamat perumahan justru memperingatkan kegagalan kebijakan pemerintah di sektor ini.

Data bulan lalu menunjukkan jumlah tunawisma di Australia naik 14 persen secara nasional dalam lima tahun terakhir. Di Sydney, terjadi peningkatan hampir 50 persen, sementara di Darwin dan Brisbane kenaikannya sekitar 30 persen.

Tidur serabutan, istilah untuk mereka yang tinggal di luar rumah atau di mobil , mengalami kenaikan sebesar 20 persen sejak 2011. Hal itu terjadi padahal lebih dari 9 miliar dolar (Rp 90 triliun) telah dibelanjakan sejak 2009 melalui Perjanjian Perumahan Nasional Terjangkau (NAHA).

Pemerintah federal dan negara bagian sedang menegosiasikan kembali kesepakatan tersebut, dengan nama berbeda, paling lambat bulan depan. Program baru bernama Perjanjian Perumahan dan Tunawisma Nasional (NHHA) akan mengalokasikan 4,6 miliar dolar untuk negara bagian selama tiga tahun, tetapi sejauh ini negara bagian enggan mendaftar.

Kalangan pengamat memperingatkan hal itu tidak akan memecahkan masalah tunawisma Australia. Profesor Hal Pawford dari Universitas New South Wales mengatakan perjanjian NAHA lebih sebagai alat mempertahankan status quo.

Namun menurut dia, perjanjian NHHA pada dasarnya merupakan perpanjangan NAHA. Sementara Kate Colvin, juru bicara Everybody’s Home yang mewakili perumahan komunitas dan tunawisma mengatakan NHHA tidak akan mengubah apa pun. “Karena masalah mendasarnya yaitu tidak ada subsidi memadai untuk mendapatkan lebih banyak rumah murah di lapangan,” katanya.

“Tidak cukup rumah murah yang bisa disewa orang,” tambahnya.

Ekonom Saul Eslake menyoroti tidak adanya tambahan dana dalam perjanjian baru dan tidak ada perubahan dalam mengukut keberhasilannya. “Tampaknya mereka tidak dapat mencapai kesepakatan dengan negara bagian dan teritori mengenai hal ini. Jadi tidak akan banyak perbaikan di negara bagian dan teritori,” katanya.

Seorang warga bernama Rima Israel dan putranya kini memiliki tempat tinggal, namun mereka telah hidup tanpa rumah, selama satu dekade.

“Usia saya 29 tahun ketika itu. Saya seorang manajer area untuk restoran cepat saji. Jadi saya memiliki karir yang baik dan mampu membayar sewa rumah selama bertahun-tahun,” kata Israel.

“Tapi saya mengalami KDRT dan harus meninggalkan semuanya,” ujarnya.

Photo: Rima Israel dan anaknya hidup tanpa tempat tinggal dalam beberapa tahun terakhir. (ABC News: Flint Duxfield)

 

“Setelah itu, saya pulang ke rumah orangtuaku untuk sementara. Namun selalu bertengkar, jadi saya pun numpang ke teman-temanku, coba mencari pekerjaan, lalu saya hamil,” kata Rima.

Enam tahun lamanya barulah Rima diterima tinggal di perumahan sosial yang disiapkan pemerintah. “Mereka bilang, maaf Anda mendapat terlalu banyak mendapat tunjangan dari Centrelink. Jadi, Anda bisa menyewa dengan harga ini’,” katanya.

Permohonannya untuk menyewa rumah telah ditolak sebanyak lebih dari 50 kali.”Saya tidak dapat menemukan rumah dengan harga yang mereka anggap bahwa saya mampu membayarnya,” kata Rima.

Dia mengatakan banyak jalan menuju kehidupan sebagai tunawisma. “Kematian anggota keluarga, kehilangan pekerjaan. Itu semua bisa terjadi pada siapa pun, kapan saja,” katanya. “Jika kita tidak melakukan sesuatu sekarang, situasinya hanya akan bertambah buruk,” tambahnya.

Apa yang salah?

Para pengamat setuju salah satu penyebab utama terjadinya tunawisma adalah krisis dalam keterjangkauan harga rumah. Menurut Eslake terlalu banyak persaingan bagi orang seperti Rima yang membutuhkan sewa terjangkau. “Ada tekanan pada permintaan dan sisi pasokan pasar perumahan di Australia,” katanya.

“Hal itu meningkatkan persaingan yang dihadapi oleh rumah tangga berpenghasilan rendah dalam mencari akomodasi dengan harga sewa terjangkau,” ujarnya.

Pada saat bersamaan kekurangan tempat di perumahan sosial akan menyebabkan mereka yang terlempar dari pasar sewa rumah menjadi tidak punya tempat tujuan. Menurut Eslake hal itu disebabkan kurangnya investasi. “Kecuali dalam periode 2010 hingga 2012, jumlah dana yang disediakan pemerintah federal ke negara bagian untuk pembangunan perumahan sosial baru yang terjangkau, terus menurun,” katanya.

Profesor Pawford menambahkan tren penurunan itu dimulai pada era 1990-an. “Secara historis, sebagian dari dana itu untuk membantu negara bagian dari tahun ke tahun memperluas persediaan perumahan publiknya,” katanya. “Ini untuk meningkatkan pasokan perumahan. Namun setelah tahun 1996 hal itu terhenti,” tambahnya.

Menurut Eslake, tidak adanya lagi pertumbuhan perumahan sosial saat ini disebabkan karena masalah suara pemilih yang tinggal di tempat itu. “Pemerintah Koalisi berpikir bahwa perumahan sosial sebagian besar berada di dapil Partai Buruh (oposisi). Mereka yang membutuhkan perumahan sosial secara tradisional merupakan pemilih partai kiri-tengah,” katanya.

“Partai Buruh juga menganggap suara pemilih yang tinggal di perumahan sosial kurang lebih begitu-begitu saja,” katanya.

“Jadi ini merupakan persoalan yang sangat mudah diabaikan,” ujarnya.



Pemerintah Tetap Larang Bus Dinas Dipakai Mudik


Seluruh kendaraan operasional PNS dilarang untuk dipakai mudik Lebaran.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Asman Abnur mengatakan bahwa kendaraan dalam jenis apapun baik mini bus maupun bus tidak boleh digunakan untuk perjalanan mudik.

“Sudah ada dalam peraturan Menpan. Jadi sementara ini kita masih melarang, tidak boleh digunakan,” ujar Asman di Gedung Bina Graha, Jumat (25/5).

Asman menjelaskan, seluruh kendaraan operasional jelas penggunannya untuk mobil dinas, sehingga tidak bisa dipakai di luar pekerjaan dinas. “Sampai saat ini belum, masih berlaku Permenpan-Rb yang lama,” ujar Asman,” ujarnya.

Sebelumnya, Asman Abnur menyampaikan, kementeriannya saat ini tengah mengkaji perizinan menggunakan kendaraan dinas bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) selama libur lebaran 2018. Kendaraan dinas yang dimaksud yakni berupa kendaraan bus dari masing-masing instansi, dan bukan mobil dinas.

Asman mengatakan, pada peraturan Menpan 2005, PNS dilarang menggunakan kendaraan dinas. Namun, aturan tersebut dinilainya sudah tak sesuai dengan kebutuhan saat ini. “Nanti kita coba kategorikan, misalnya, kalau pegawai rendah misalnya yang di bawah, yang golongan paling bawah, mau pulang pakai motor, di kantor ada bis misalnya, apakah tidak boleh dipakai? Itu saya lihat dulu aturannya,” kata Asman di Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Jumat (4/5).

Dia menjelaskan, penggunaan bus selama cuti Lebaran ini dibutuhkan oleh pegawainya yang bergolongan rendah dan ingin pulang kampung bersama keluarga tetapi tak mendapatkan tiket. Selain itu, dengan adanya bus diharapkan akan mengurangi penggunaan kendaraan motor selama mudik Lebaran.





Malaysia Mencari Keadilan untuk Korban MH17


Penyidik empat negara menemukan MH17 ditembak jatuh rudal Rusia.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Pemerintah Malaysia menegaskan akan terus mencari keadilan bagi para korban pesawat Malaysia Airlines MH17. Menurut penemuan terbaru Tim Investigasi Gabungan (JIT) yang terdiri dari penyidik Belanda, Belgia, Ukraina, dan Malaysia, pesawat tersebut ditembak jatuh pada 17 Juli 2014.

“Kami akan tegas dalam pengejaran untuk mengadili mereka yang bertanggung jawab,” demikian pernyataan Kementerian Luar Negeri Malaysia dalam rilis, Jumat (25/5).

Malaysia mengapresiasi laporan terbaru yang dipresentasikan JIT di Belanda pada Kamis (24/5) waktu setempat. Laporan itu dinilai sebagai langkah maju dalam investigasi kriminal atas peristiwa tragis ini.

Laporan tersebut menyatakan rudal Rusia digunakan untuk menembak jatuh pesawat Malaysia Airlines MH17 di bagian timur Ukraina, saat pesawat tersebut melakukan perjalanan dengan rute Amsterdam-Kuala Lumpur. Peristiwa nahas ini menewaskan 298 penumpang dan awak pesawat, demikian dilaporkan The Guardian.

Sambil menunjukkan bukti foto dan video, penyidik mengatakan mereka memiliki bukti sah dan meyakinkan yang akan dibawa dalam persidangan tentang rudal Buk yang digunakan berasal dari brigade rudal antipesawat ke-53 yang bermarkas di Kursk, sebelah barat Rusia. “Kami akan mempelajari temuan yang terkandung dalam laporan dengan hati-hati,” tulis Kementerian Luar Negeri Malaysia.

Sebagai anggota JIT, Malaysia mengucapkan terima kasih atas semua kerja keras anggota JIT yang telah memungkinkan informasi penting mengenai insiden tragis ini dibuka kepada publik. Malaysia secara konsisten menyerukan dan mendukung proses investigasi yang transparan, independen dan mendalam.

Oleh karena itu, Malaysia menegaskan kembali seruan JIT agar publik ikut membantu dalam proses penyelidikan dan memberikan bukti pendukung untuk menegakkan keadilan. “Pikiran dan doa kami bersama dengan keluarga yang berduka dan orang-orang tercinta dari penumpang dan awak pesawat MH17. Kami berutang kepada mereka untuk melakukan segala kemungkinan untuk mengungkap insiden tragis ini,” demikian bunyi pernyataan Kementerian Luar Negeri Malaysia.

Rusia terus membantah keterlibatannya atas jatuhnya Malaysia Airlines MH17. Rusia bahkan menggunakan hak vetonya di PBB untuk mencegah pengadilan internasional menentukan siapa yang bertanggung jawab atas kejadian ini.





Perpres Baru Pencegahan Korupsi Diklaim Lebih Fokus – News




Suara.com – Presiden Joko Widodo akan mengeluarkan Peraturan Presiden tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi. Nantinya, Perpres tersebut akan lebih fokus dari Perpres sebelumnya, yakni Perpres Nomor 55 Tahun 2012.

“Intinya kemarin kita bersepakat untuk lebih fokus. Yang (Perpres) sebelumnya lebih terlalu luas. Ada 90 poin yang ditangani,” ujar Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko di Gedung Bina Graha, Jalan Veteran III, Jakarta Pusat, Jumat (25/5/2018)

Moeldoko menjelaskan, draf revisi Perpres yang digodok Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PAN-RB, dan kementerian terkait bersama KPK sudah diserahkan kepada Presiden Jokowi.

Mantan Panglima TNI ini berharap setelah meneken Perpres tersebut pemerintah lebih fokus dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan korupsi.

“(Fokusnya) ke program dan kegiatan,” kata dia

Ia menjelaskan, ada tiga fokus dalam Perpres tersebut. Pertama terkait penerimaan negara, contohnya terkait belanja negara.

Kedua soal perizinan, Moeldoko berharap nantinya perizinan di Indonesia tidak harus mengeluarkan biaya besar. Ketiga soal penegakan hukum.

“Tiga hal itu dengan penekanannya masing-masing. Tapi fokus itu,” kata Moeldoko.