Mencabut Hak Politik Terpidana Korupsi Bisa Diterapkan

Iliustrasi. Medcom.id/Mohamad Rizal

Jakarta: Pencabutan hak politik kepada terpidana kasus korupsi dinilai bisa diterapkan. Sebab, ketentuan itu telah diatur dalam Undang-undang (UU) Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

Hal itu disampaikan ahli hukum administrasi negara Universitas Indonesia (UI) Dian Puji Simatupang saat menjadi ahli di sidang Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan Mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum dalam kasus korupsi proyek Hambalang. 

Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Eva Yustisiana meminta pendapat Dian terkait boleh tidaknya KPK menerapkan hukuman mencabut hak politik terhadap terpidana kasus korupsi. 

"Itu silakan, karena Undang-Undang Antikorupsi juga menyatakan demikian," terang Dian menjawab Eva di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Jumat 29 Juni 2018. 

Dian menjelaskan, Pasal 18 UU Nomor 31 tahun 1999 ayat (1) huruf d mengatur pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu, atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada terpidana. Termasuk, hak politik.

Namun, kata dia, pencabutan hak politik terhadap terpidana kasus korupsi bisa diterapkan manakala sudah ada keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht). 

"Tetapi dalam syarat pokoknya juga diatur sesuai keputusan pengadilan," tandasnya. 

Selain itu, Dian juga menjelaskan, kalau hukuman uang pengganti kerugian negara bisa dibebankan kepada terpidana korupsi. Namun, hukuman itu harus tetap berdasarkan hasil audit kerugian negara yang bisa dipertanggungjawabkan. 

"Hukum administrasi membedakan pada suap dan tipuan sepanjang OTT tidak memerlukan audit," jelas Dian.

Anas divonis delapan tahun penjara oleh Pengadilan Tipikor karena dinilai terbukti menerima gratifikasi proyek Hambalang senilai Rp20 miliar. Uang tersebut kemudian dicuci dengan pembelian tanah dan bangunan.

Anas juga diwajibkan membayar denda sebesar Rp300 juta subsider tiga bulan kurungan. Selain itu Anas juga harus membayar pengganti uang yang telah dikorupsi sebesar Rp57 miliar dan USD5,2 juta.

Anas mengajukan upaya hukum banding. Pengadilan Tinggi meringankan hukumannya menjadi 7 tahun penjara. Namun, Anas kembali melakukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung.

MA kemudian menolak kasasi Anas. Majelis hakim yang diketuai oleh mantan hakim agung Artidjo Alkostar malah memperberat hukuman Anas menjadi 14 tahun.

Anas dijerat dengan Pasal 12 huruf a dan Pasal 11 juncto Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP.

Dia juga dianggap melanggar Pasal 3 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang juncto Pasal 65 ayat 1 KUHP, dan Pasal 3 ayat 1 huruf c UU Nomor 15 Tahun 2002 sebagaimana diubah berdasarkan UU Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Comments
Loading...